Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) untuk Penyediaan Tenaga Listrik, beberapa waktu lalu resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo. Dengan Perpres ini diharapkan dapat menjadi regulasi baru yang mampu memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 ini sempat mengalami beberapa perubahan dari sisi substansinya. Namun kini Perpres tersebut sudah final dan menjadi lebih luas dan komprehensif untuk transisi energi menuju NZE.
“Perpres ini dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan dari sisi substansinya. Sebelumnya, kita ingin ada acuan harga listrik yang akan dibeli secara single offtaker oleh PLN. Tetapi kemudian menjadi luas dan komprehensif dengan apa yang sedang disusun, dikembangkan, didorong dan dijalankan oleh Pemerintah untuk transisi energi menuju NZE,” ujar Dadan Kusdiana.
Sekedar informasi saja, Perpres ini juga dapat meningkatkan investasi, percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan penurunan emisi GRK.
Selain itu, Peraturan Presiden tentang pengembangan EBT (energi baru terbarukan) ini mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air, Panas Bumi, Surya, Bayu, Biomassa, Biogas, Tenaga Air Laut, dan Bahan Bakar Nabati. Lalu, apa saja isi dari Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang EBT tersebut? Berikut isinya:
- BAB 1 KETENTUAN UMUM
Mengatur mengenai definisi dan Batasan pengertian; Penyusunan dan Pelaksanaan RUPTL berbasis Energi Terbarukan; dan Transisi Energi berupa percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU dan ketentuan pelarangan pembangunan PLTU baru.
- BAB II HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
Mengatur mengenai ketentuan Harga Pembelian Tenaga Listrik berupa:
- Harga Patokan Tertinggi secara staging (2 tahap) tanpa eskalasi dengan faktor lokasi berlaku yang berlaku pada staging 1 untuk semua kapasitas pembangkit, untuk jenis Pembangkit Listrik Tenaga Air; Panas Bumi; Bayu; Biogas; Ekspansi; dan excess power.
- Harga Kesepakatan untuk jenis Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati, Energi Laut, dan Peaker.
- BAB III PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
Mengatur mengenai ketentuan pembelian tenaga listrik dengan mekanisme;
- Penunjukan langsung untuk semua kapasitas pembangkit;
– PLTA/M/MH Waduh (berlaku sebagai penugasan)
– PLTP (berlaku sebagai penugasan)
– PLT Hibah (berlaku sebagai penugasan)
– Ekspansi PLTA, PLTP, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg
– Excess power dari PLTA, PLTP, PLTBm dan PLTBg - Pemilihan langsung untuk PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLT BNN dan PLT Energi Laut untuk semua kapasitas pembangkit.
- BAB IV PERJANJIAN JUAL BELI LISTRIK
Mengatur mengenai ketentuan Perjanjian Jual Beli Listrik antara Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung atau penunjukan langsung dengan PT PLN (Persero).
- BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH
Mengatur mengenai ketentuan dukungan Pemerintah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.
- BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Mengatur mengenai ketentuan Pembinaan dan Pengawasan berupa pelaporan atas pembelian tenaga listrik dan kemajuan pelaksanaan pembangunan pembangunan tenaga listrik berbasis energi terbarukan.
- BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Mengatur mengenai ketentuan dan pengaturan untuk kegiatan pengembangan energi terbarukan yang telah eksisting sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.
