Seperti yang disebutkan di dalam Keputusan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 tahun 2022, Kawasan Industri Morowali atau yang juga dikenal PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketika menyandang status PSN, maka diperlukan adanya pembenahan maupun perbaikan secara menyeluruh terhadap infrastruktur di sekitar kawasan PT IMIP.
Sayangnya, hal tersebut belum terealisasikan sebagaimana yang diharapkan. Menurut anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam, saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan IMIP pada Kamis (6/7/2023), dirinya menilai bahwa sarana dan prasarana sekitar IMIP kurang mendukung dan jauh dari kata sempurna.
Salah satu yang disoroti Ridwan ialah infrastruktur jalan serta penataan ruang publik dan masyarakat di sekitar kawasan IMIP yang masih terlihat semrawut. Lebih lanjut, Ridwan menegaskan perlunya aksi tanggap dari pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama menuntaskan masalah yang masih ada di sekitar kawasan Indonesia Morowali Industrial Park.
“Pemerintah pusat dan daerah ini perlu hadir melakukan pembenahan di lingkungan sekitar kawasan IMIP, karena jalan menuju kawasan itu banyak rusak, terlalu sempit, di jam-jam tertentu macet, dan juga fasilitas lain perlu ditata seperti pasar, dan pusat pertokoan,” ujarnya.
Ridwan juga menambahkan, baik pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi melakukan pembenahan infrastruktur sekitar kawasan IMIP agar akses menuju ke sana lebih mudah, rapi, dan nyaman.
“Kalau nggak ini bisa kacau karena perekonomian di sini ini tumbuh 24 persen, sangat besar dan banyak para pendatang ini bermukim di sekitar kawasan industri, kalau tidak ditata itu bisa crowded,” terangnya.
Sekadar informasi, Sob, kawasan IMIP telah memberikan kontribusi yang pesat pada masyarakat sekitar, salah satunya mampu menyerap puluhan ribu pekerja. Hal ini berimbas pada melesatnya perekonomian di Morowali dan sekitarnya.
“Kita melihat di dalam kawasan IMIP itu sudah maju pesat, berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, sistem dan manajerialnya juga bagus. Sudah ada kemandirian ekonomi di situ untuk terus berkembang,” ujar Ridwan.
Anggota komisi VII DPE tersebut juga menyampaikan bahwa IMIP bisa berkoordinasi dengan kementerian lain untuk pembangunan infastruktur di sana, dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan kementerian terkait lainnya.
Terlebih dengan APBD Morowali yang mencapai Rp2 triliun, pemerintah kabupaten Morowali dinilai punya bekal dan anggaran yang cukup untuk ikut menata serta membenahi lingkungan di sekitar kawasan industri berbasis pengolahan nikel tersebut.
“Jumlah penduduk di Morowali sebanyak 170.415 jiwa. Jadi dengan APBD Rp2 triliun itu sudah sangat besar, hampir sama dengan kabupaten lain di pulau Jawa, sangat bisa digunakan untuk menata lingkungan di sekitar IMIP,” tegasnya.
Beruntungnya, Kementerian PUPR sebelumnya juga telah menyatakan komitmen untuk lakukan pembenahan kawasan sekitar IMIP. Pembangunan infrastuktur pendukung Kawasan Industri Morowali juga akan dilanjutkan lewat masterplan Kementerian PUPR yang akan dilakukan pada TA 2024 dengan investasi senilai Rp122 miliar.
Masterplan tersebut meliputi peningkatan kapasitas jalan ruas Bungku–Bahodopi–Batas Sultra sepanjang 10 km, pemugaran permukiman kumuh sekitar Morowali seluas 20 hektare, dan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan–pembangunan TPA Bahodopi yang mencapai luas 20 hektare.
