Vaksinasi di Indonesia pertama kali diadakan pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Setelahnya, berbagai pihak dari pemerintahan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat Tanah Air wajib mengikuti program pemerintah ini, tentu saja gunanya untuk menciptakan antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh.
Namun sayangnya, ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Para pakar pun sudah memberikan peringatan serius untuk masyarakat terkait munculnya para penipu yang memanfaatkan program vaksinasi Covid-19. Masyarakat diminta untuk waspada, karena sang penipu dapat mengetahui data lengkap kita.
Kasus nyatanya bahkan ada di salah satu negara maju di dunia, Australia. Komisi Persaingan dan Perlindungan Konsumen Australia (ACCC) menjelaskan bahwa sudah ada 16 laporan terkait upaya penipuan dengan menggunakan alasan vaksin Covid-19. Lantas, modus apa saja yang sering digunakan untuk penipuan vaksinasi Covid tersebut? Berikut adalah ulasannya.
Penipuan Melalui E-mail
Seorang konsultan keamanan siber sekaligus Direktur Eksekutif perusahaan Security in Depth, Michael Connory menjelaskan bahwa modus penipuan yang mengatasnamakan program vaksin Covid-19 disebar melalui e-mail. Penipuan dengan modus ini tersebar luas di Inggris dan Amerika Serikat.
“Mereka sudah berhasil menipu banyak orang, puluhan ribu orang baik di Inggris dan juga di AS,” ujar Connory dikutip dari Kompas.com, Senin (22/2/2021).
Di Australia sendiri, meskipun tingkat kesadaran masyarakat perihal scam terbilang tinggi, tidak menutup kemungkinan masih banyak orang yang tertipu. Selaku konsultan, Gavin Levinsohn mengatakan bahwa kerugian yang didapatkan mencapai jutaan hingga miliaran.
“Mereka bisa menderita kerugian jutaan rupiah, bahkan bisa miliaran. Ini tergantung seberapa banyak orang yang mengklik berbagai situs tersebut, dan banyak yang kadang terjebak,” ujar Levinsohn.
Mempercepat Antrean dengan Membayar Mahal
“Jika ingin mendapatkan vaksin dan antrean dapat diubah, maka Anda harus membayar.”
Modus peniupan selanjutnya yaitu dengan meyakinkan seseorang bahwa si penipu mampu mempercepat antrean untuk mendapatkan vaksin jika mereka mau membayar. Jangan salah, modus ini rupanya dapat menarik minat beberapa warga lho.
Padahal, di Australia sendiri tidak terdapat sistem tersebut. Connory menjelaskan bahwa penipu menawarkan harga jika di rupiahkan yaitu Rp1,5 juta untuk mendapatkan vaksin Pfizer dan memindahkan antrean.
Penipuan Via SMS
Ada segala cara yang digunakan oleh penipu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik. Selain e-mail, mereka juga memanfaatkan fitur SMS.
“Kenyataannya memang saat ini Pemerintah Australia dan pemerintah negara bagian mengirim SMS ke warga untuk memberitahu adanya hotspot Covid-19 di daerah mereka, dan menyarankan warga untuk melakukan tes,” ungkap Connory.
Sayangnya, warga yang menerima pesan singkat tersebut masih sulit menentukan mana pesan yang asli dari pemerintah, mana yang palsu. Para penipu ini dengan gesit bisa mendapatkan data-data pribadi para warga. Jika tidak melalui SMS, maka mereka akan menelepon calon korban.
Connory menjelaskan bagaimana isi pesan singkat yang dikirimkan oleh penjahat siber tersebut. “SMS mungkin akan berbunyi ‘Hi Michael, ini tautan berkenaan dengan informasi Covid-19 untuk Anda. Karena Anda tidak bisa melihat tautan dengan jelas karena SMS, maka lebih besar kemungkinan kita mengklik ke tautan, yang kemudian membawa kita ke situs mereka,” tambahnya.
Menyamar Menjadi Petugas Kesehatan
Di Australia, program vaksinasi Covid-19 dimulai sejak Senin, 22 Februari lalu. Para konsultan memperingatkan masyarakat akan maraknya penipuan yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan. Levinsohn menjelaskan bahwa penipu berusaha menggunakan berbagai kesempatan, mulai dari saat pelaporan pajak hingga dimulainya program vaksin.
“Faktor waktu, kebutuhan orang dan kekhawatiran terkena virus, jadi kombinasi yang pas untuk melakukan penipuan,” ungkap Levinsohn.
Itulah empat modus penipuan vaksinasi Covid yang perlu kamu ketahui. Semoga pemerintah Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya juga peduli dengan kenyamanan masyarakat agar tidak terlibat dalam kasus penipuan.
