Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki tempat tinggal. Beberapa kebijakan fiskal Kemenkeu diluncurkan demi mendorong peningkatan rumah tangga dapat menempati hunian layak dengan biaya terjangkau.
Nah, salah satu program inklusif pemerintah ini berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dengan mendayagunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program ini dijalankan demi mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya dari kelas bawah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Dedi Syarif Usman melalui siaran pers mengatakan, program ini merupakan bagian dari prioritas nasional. Secara praktis, pemberian bantuan ini bertujuan mendukung kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR untuk memperoleh rumah tapak dan satuan rumah susun.
Sejak tahun 2010, Pemerintah telah mengalokasikan investasi pemerintah untuk program FLPP sebesar Rp108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Sepanjang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Skema KPR FLPP ini berupa angsuran dengan rate 5% p.a. untuk cicilan per bulan hingga jangka waktu 20 tahun. Sementara itu, realisasi penyaluran dana FLPP di tahun 2023 sampai dengan Juli adalah sebanyak 120.169 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 220.000 unit. Hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Nota Keuangan 2023.
Layanan Tabungan Penunjang
Mendukung praktik penyaluran kemudahan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sebesar Rp1,53 triliun.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan, PT SMF berperan sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Dalam praktiknya, PT SMF akan memperkuat peran mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia dengan peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
Pengembangan sektor perumahan juga dilakukan pemerintah dengan membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan sebagai wadah koordinasi untuk pemecahan permasalahan hunian warga, terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam sekretariat ini, dilaksanakan sejumlah analisis dan pengolahan data, yang juga diwujudkan dengan merumuskan rekomendasi aturan dan kebijakan di bidang perumahan.
Sejauh ini, program FLPP telah diakses dan dinikmati manfaatnya oleh beragam kalangan masyarakat. Didominasi pekerja swasta berkisar 77 persen, disusul ASN (9 persen), wiraswasta (7 persen), TNI/Polri (4 persen), dan 3 persen sisanya dari sektor lain.
Semoga layanan ini akan mudah dijangkau Sobat yang sudah lama menantikan rumah impian juga, ya.
