Kendati sudah sejak tahun 2018 Presiden Jokowi mencanangkan Kota Pagaralam di Sulawesi Selatan sebagai kota hijau pertama Indonesia, nampaknya predikat itu akan jatuh ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Yup, IKN disebut-sebut bakal menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono memaparkan, pembangunan IKN akan berfokus ke konsep kota hutan pintar dan berkelanjutan. Dia menjabarkan pentingnya kota yang menjalankan prinsip-prinsip green (Hijau), smart (Pintar), inclusive (Inklusif), resilient (Ketangguhan), dan sustainable (Berkelanjutan).
Nantinya, dari sekitar 256.000 hektar area IKN, 65 persen akan ditransformasikan menjadi hutan tropis. Dengan ini, Bambang meyakini IKN akan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.
“Transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini juga ditargetkan akan menjadikan IKN sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia di 2045,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/7/2023).
IKN juga akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Locally Determined Contribution (LDC), atau komitmen aksi iklim di tingkat kota. LDC selanjutnya akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia dalam memenuhi target iklim di Paris Agreement.
IKN sebagai calon ibu kota baru Indonesia berperan aktif menangani beragam isu global yang mendesak, antara lain perubahan iklim ekstrem, risiko punahnya keanekaragaman hayati, kesenjangan sosial dan gender, serta tantangan keberagaman dan inklusivitas, yang menjadi masalah kritis bagi organisasi, pemerintah, dan individu.
Maka dari itu, dalam pembangunan IKN juga aktif mengundang para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memberikan kontribusi menjadikan IKN tak hanya sebagai kota netral karbon dan memenuhi target nol emisi karbon dunia pada 2060. IKN juga diarahkan bisa mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
“Visi Indonesia emas 2045 memiliki empat dimensi, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan teknologi terkini, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta memperkuat ketahanan nasional dan tata kelola,” ujar Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN, Troy Pantouw.
