Kendati Indonesia merupakan negara di ASEAN yang paling banyak memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) namun hal ini tak diiringi dengan banyaknya kontribusi ekspor dari sektor UMKM. Faktanya kontribusi UMKM Indonesia dalam kegiatan ekspor baru 15% dari total nilai ekspor nasional.
FYI, 90% dari total UMKM yang ada di ASEAN, tepatnya sekitar 64 juta UMKM berasal dari Indonesia. Tapi, faktanya, hanya sedikit UMKM yang kerap berhasil mengekspor produk-produknya ke pasar global. UMKM Indonesia juga bahkan bisa dibilang telah tertinggal dari negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand.
“Kita paham, Bapak Presiden menaruh perhatian besar terhadap UMKM sebagai backbone perekonomian Indonesia. Dengan jumlah UMKM terbanyak di ASEAN, kontribusi ekspor UMKM baru 15%. Sementara Singapura, Malaysia dan Thailand jauh lebih besar,” ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Senin (14/8/2023).
Pemeringkatan kontribusi ekspor UMKM ini didasarkan pada hasil studi Asian Development Bank (ADB) di 2018. Di mana kala itu kontribusi ekspor UMKM Thailand mencapai 28,7%, Malaysia 17,3% dan Indonesia yang berada di bawahnya dengan capaian 14,4%.
Meski di tahun lalu UMKM Indonesia tercatat berhasil menyumbang 15,65% dari total nilai ekspor, namun belum bisa mengalahkan capaian UMKM Thailand di tahun 2018. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia ditargetkan menjadi 17% tahun 2024.
Upaya Tingkatkan Kontribusi Ekspor di UMKM
Sebenarnya ada beberapa faktor atau kendala yang dialami pelaku UMKM Indonesia dalam kontribusi ekspor. Diantaranya masih minim pengetahuan tentang prosedur dan mekanime ekspor, legalitas UMKM, NPWP, nomor izin berusaha hingga hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Selain itu, biaya dan kurangnya penguasaan teknologi digital acapkali masih menjadi kendala pelaku UMKM dalam pengembangan bisnis mereka.
Untuk mengatasi minimnya kegiatan ekspor dari UMKM Indonesia ke pasar global, pihak pemerintah Indonesia tepatnya kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalin kerja sama di bidang diplomasi ekonomi dan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap kedua kementerian ini nantinya bisa memetakan strategi penetrasi di negara akreditasi, termasuk untuk UMKM.
“Saya mohon kepada para kepala perwakilan Indonesia (di luar negeri) dapat melakukan kajian dan market intelligence secara komprehensif, termasuk tentunya peluang produk UMKM di negara akreditasi,” tandas Retno.
