Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam (NAD) terus menggenjot masuknya investasi di empat kawasan unggulan Aceh, melalui penyelenggaraan Aceh Business Forum (ABF) Jakarta 2022 yang resmi digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dengan mengangkat tema Memacu Pertumbuhan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Aceh.
Menurut Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis, ST, DEA, acara yang diadakan di Mandarin Oriental Hotel Jakarta pada Senin (28/11) ini bertujuan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya mengenai opportunity investasi di Aceh yang mampu memberikan profitability yang sustainable untuk investor.
“Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus pada pengembangan kawasan ekonomi yang meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Kutaraja,” terang Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi.
Menurutnya, keempat kawasan unggulan Aceh tersebut memiliki keistimewaan masing-masing. Contoh, KEK Arun berfokus pada pengembangan industri hilirisasi minyak dan gas (migas) serta petrokimia. Sementara, di KPBPB Sabang pengusaha dapat menikmati fasilitas seperti bea masuk dan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar nol persen.
Lalu ada KIA Ladong yang merupakan kawasan industri milik pemerintah Aceh ini punya keunggulan strategis berupa kawasan logistik berikat, kedekatan dengan pasokan komoditas pertanian dan perikanan, bandara internasional, pelabuhan, dan jalan tol Trans Sumatra.
Terakhir ada PPS Lampulo, Kutaraja yang memiliki 52 hektare dan tergolong tipe A. “Banyak peluang investasi di sini, seperti pabrik pengolahan hasil ikan tuna tujuan ekspor, pabrik pengalengan ikan sarden, industri pembuatan kapal laut berserat fiber,” imbuh Mawardi.
Dengan iklim bisnis Aceh yang kian prima untuk investasi, diharapkan gelaran ACF yang jadi ajang berkumpulnya pengusaha di Jakarta bahkan seluruh negara, turut berinvestasi di Aceh.
“Aceh saat ini memiliki stabilitas politik yang baik, pemerintah juga terus fokus meningkatkan daya saing Aceh dengan membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan tol Trans Sumatra, Pelabuhan, serta meningkatkan akses terhadap pasar, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,” ujar Mawardi.
Sedangkan dari sisi regulasi, pemerintah Aceh meningkatkan peraturan daerah yang disebut dengan Qanun agar lebih ramah investasi.
“Baru-baru ini kami telah mengajukan rancangan Qanun tentang insentif penanaman modal, sehingga akan lebih banyak kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Aceh,” terangnya.
Diharapkan kebijakan baru serta berbagai forum dapat mendorong investor untuk ‘berlabuh’ pada Aceh yang kini dianggap kompeten dan iklim usahanya kondusif. Apalagi kini kawasan unggulan Aceh sudah terjamin kualitasnya. Semoga banyak yang berminat untuk berinvestasi di Aceh, ya, untuk kemajuan Indonesia, Sob!
