Presiden Jokowi mengusulkan terbentuknya kartel negara penghasil nikel dan sawit yang serupa dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Usulan ini disampaikan Jokowi di hadapan para pemimpin negara maju saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima, Jepang, 19–21 Mei lalu.
Menurut Jokowi, sudah waktunya negara-negara penghasil produk strategis seperti nikel dan sawit dinaungi organisasi semacam OPEC. Hal itu dimaksudkan agar negara tersebut bersatu dan berkolaborasi meraih kemajuan di sektor industri strategis, seperti nikel dan sawit.
Negara-negara maju yang bergabung dalam G7, kata Jokowi, bisa menjadi mitra demi percepatan hilirisasi industri nikel dan sawit bagi negara yang akan tergabung dalam kartel nikel dan sawit. Salah satunya tentu saja adalah Indonesia.
“Bapak Presiden Jokowi mengajak negara anggota G7 sebagai mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia dan mengusulkan dibentuk lembaga semacam ‘OPEC’. Beliau menegaskan bahwa yang diperlukan dunia saat ini adalah kolaborasi, bukan polarisasi yang memecah belah,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan pers virtual, Minggu (21/5/2023).
Selain itu, kartel yang beranggotakan negara penghasil nikel dan sawit juga akan memiliki tujuan dan benefit serupa dengan OPEC, yakni koordinasikan kebijakan dan menjaga pasar tetap stabil untuk mengamankan pasokan reguler bagi konsumen. Selama ini, harga nikel dan sawit masih mengikuti harga pasar atau tidak ditentukan oleh negara penghasil terbanyak.
Adanya OPEC versi nikel dan sawit diharapkan bisa menekan kebutuhan pemberhentian kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang. Hal ini karena setiap negara memiliki hak pembangunan (right to development) dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah.
“Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menekankan setiap negara harus menghormati keputusan masing-masing negara dalam mengolah sumber daya alam,” imbuhnya.
Pernah Diusulkan Menteri Bahlil
Sebenarnya, usulan untuk membentuk kartel negara penghasil nikel pernah diusulkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sejak Desember 2022.
Kala itu Menteri Bahlil menyebutkan beberapa negara yang potensial untuk bergabung dalam kartel nikel, yaitu Filipina, Australia, Kanada, Brasil, dan beberapa negara lain. Negara-negara ini diklaim Bahlil memiliki pemahaman sama terkait urgensi pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel semacam OPEC.
Kala itu, kartel negara penghasil nikel dipandang perlu guna mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di masa depan. Negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia.
Nah, kalau menurut pendapatmu gimana, Sob? Perlu nggak dibikin kartel atau OPEC versi negara penghasil nikel dan sawit?
