Dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengundang pelaku bisnis di Jepang untuk terlibat membangun infrastruktur transportasi Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investor Jepang diajak bangun transportasi Ibukota Nusantara karena rencana pengembangan IKN mencatatkan kebutuhan anggaran tak sedikit. Skema kerja sama dengan beragam lembaga merupakan target utama pendanaan membangun IKN.
“Pembangunan infrastruktur di IKN membutuhkan biaya yang besar. Maka itu dibutuhkan pendanaan kreatif non-APBN, seperti melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema konsesi, yang melibatkan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Menhub Budi, ketika menyampaikan paparan dalam Forum Japan-Indonesia Economic Committee of Keidanren Event di Jepang, Selasa lalu (28/2/2023), melansir Poskota.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 90 pelaku bisnis dan investor asal negeri Matahari Terbit itu adalah forum bisnis yang diadakan oleh asosiasi pelaku bisnis terbesar di negara itu. Budi menguraikan, IKN akan dibangun sebagai kota rendah emisi karbon dan efisien melalui penggunaan teknologi. Pembangunan infrastruktur IKN akan dijalankan dalam lima tahap, mulai tahun 2022 hingga 2045.
Dalam pertemuan itu, Menhub membeberkan sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan di IKN. Di antaranya, di sektor darat, pemerintah akan membangun sistem angkutan umum masal berupa bis rapid transit (BRT), autonomous minibus, dan autonomous BRT.
Di bidang moda kereta api, akan dibangun jalur kereta api bandara Sepinggan sepanjang 47 km dari transit oriented development (TOD) Karang Joang menuju pusat IKN. Perjalanan ini ditempuh selama sekitar 30 menit.
Di sektor transportasi udara, bandara VVIP IKN akan dibangun untuk menerima tamu kenegaraan dan kegiatan pemerintahan. Dari istana presiden, bandara ini berjarak tempuh perjalanan darat 40 km.
Rancang Bangun IKN
Sobat tahu nggak, berapa sih luas IKN? Ternyata, Kawasan Strategis Nasional IKN memiliki luas 256.142 hektare. Luas ini mencakup 199.962 hektare kawasan pengembangan IKN, 56.180 hektare kawasan IKN. Adapun 6.596 hektare berupa kawasan inti pusat pemerintahan. Hmm, luas sekali ya. Tak mengherankan jika investor dari Jepang diajak bangun sektor transportasi di Ibukota Nusantara.
Dengan rancangan seluas itu, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. Desain kawasan disesuaikan kondisi alam setempat, dengan lebih dari 75 persen terdiri atas area hijau dalam kawasan inti pusat pemerintahan.
Secara terpisah, sebelumnya Presiden Jokowi telah menekankan bahwa Istana Presiden di IKN memiliki keistimewaan dibandingkan istana lainnya yang sudah ada di Indonesia. Menurut Jokowi, Istana Presiden di IKN adalah hasil karya anak bangsa.
“Dari desain, pembuatan, pembangunan, semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu, oleh putra-putri bangsa terbaik Indonesia,” ucap Presiden, dalam tinjauan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Presiden menegaskan bahwa semua bangunan yang ada di IKN akan langsung ditempati segera setelah selesai dibangun. Hal itu dilakukan agar keramaian di IKN segera terwujud. Adapun rancangan tempat umum menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan inklusif. Artinya, IKN memungkinkan akses yang terhubung dengan mudah dan aktif bagi mobilitas publik.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga tengah menyiapkan pembangunan rusun atau apartemen untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri di IKN. Pembangunan konstruksinya ditargetkan akan dimulai pada Juni 2023 dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp9,4 triliun.
Semoga pengembangan kawasan IKN ini bisa berjalan aman dan lancar, ya, Sob!
