Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan kalau proyek pembangunan lima destinasi super prioritas alias DSP harus rampung paling lambat tahun 2024, tepatnya kuartal III/2024, Sob.
“Kami mau lima destinasi turis super prioritas harus selesai kuartal III/2024. Sekarang dievaluasi semua dengan Bappenas, Kemenparekraf, dan Keuangan mestinya sudah tidak ada masalah,” terang Luhut selepas Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Lima DSP di Kaldera Toba, Rabu (21/12).
Perlu diketahui, lima destinasi super prioritas tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Jawa Tengah, dan Likupang di Sulawesi Utara.
Luhut menjelaskan dari kelima DSP tersebut harapannya bisa meningkatkan wisatawan dalam negeri. Pasalnya pemerintah tak ingin terus mengandalkan wisman (wisatawan mancanegara) karena potensi pelancong dalam negeri terus meningkat dan mampu mendongkrak ekonomi di sektor pariwisata.
“Kalau kita bisa kembalikan wisatawan dalam negeri lebih banyak dari sebelum COVID, saya kira itu hal yang besar,” katanya.
Menurut laporannya, pemerintah bahkan sudah mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengembangan lima DSP sebesar Rp15 triliun. Anggaran tersebut kemudian dibagi untuk dua tahun ke depan, Sob.
Strategi untuk Destinasi Super Prioritas
Untuk menarik minat wisatawan dalam negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Sandiaga Uno berupaya untuk menambah sejumlah event pada lima DSP guna merangsang wisatawan lokal berkunjung. Dari upaya tersebut, diperkirakan wisatawan dalam negeri mencapai 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan.
“Kita harapkan dengan dukungan pemerintah jumlah lapangan pekerja sektor pariwisata bisa mencapai 4,4 juta lapangan kerja,” kata dia.
Di tahun 2023, Kemenparekraf bahkan sudah menyusun beberapa program pengembangan destinasi dan infrastruktur di antara 3A (atraksi, akses, dan amenitas), desa wisata, infrastruktur ekonomi kreatif, serta pengelolaan sampah.
Untuk mendorong pengembangan lima destinasi super prioritas, Kemenpan-RB menyusun beberapa kebijakan meliputi penguatan prokes yang diterbitkan melalui SE Menteri PANRB No. 17/2021, ketentuan cuti dan bepergian dengan tidak lagi dilakukan pembatasan bepergian dan cuti bagi pegawai ASN yang tertuang pada PermenPANRB No. 9/2022, dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan UMKK (Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi) SE No. 12/2022.
Bagaimana, kalau lima DPS sudah jadi, Sobat SJ siap melancong nggak, nih? Tak harus kelimanya dikunjungi, at least kunjungi salah satunya untuk mendukung pariwisata dalam negeri, Sob. Nggak kalah ciamik dengan destinasi luar negeri, kok.