Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyandang predikat baru. Dengan tujuan agar konsisten menjalankan program berperspektif gender dan hak anak, dua desa di Banyuwangi terpilih sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak.
Kedua permukiman itu ialah Desa Watukebo dan Kepundungan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meresmikan kedua desa tersebut pada Jumat (21/7/2023) lalu.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Lenny N. Rosalin mengatakan, peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan bagian implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Lenny, program ini akan dijalankan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terencana dan berkelanjutan.
Pihaknya pun menyadari upaya percepatan pemberdayaan masyarakat desa lewat program DRPPA membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah desa.
Dalam program DRPPA terdapat sepuluh indikator isu kesetaraan yang harus diselesaikan. Lenny menguraikan beberapa di antaranya mencakup implementasi kebijakan desa yang ramah perempuan dan anak, pembiayaan desa untuk pemberdayaan perempuan, kewirausahaan berperspektif gender, serta pengasuhan/pendidikan bagi ibu dan keluarga.
“Diharapkan juga mampu menurunkan angka stunting (tengkes atau gizi buruk) di sini, juga angka anak-anak yang drop out dari sekolah. Karena kita ingin dari usaha yang dilakukan oleh perempuan juga memiliki dampak,” ujar Lenny.
Mengapa Banyuwangi?
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan sangat mendukung program DRPPA dan menyambut baik kerja sama dengan pihak manapun untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan perlindungan terhadap anak.
Selama ini, Ipuk menyadari masih sering mendapati berbagai stigma yang menyudutkan perempuan. Salah satunya anggapan bahwa perempuan lebih baik jika segera dinikahkan daripada disekolahkan.
“Perempuan dibatasi tingkat pendidikannya agar cepat-cepat dinikahkan. Perempuan juga dibatasi ruang gerak dan inovasinya dalam berwirausaha, sehingga hanya fokus mengurus pekerjaan domestik,” ucap Ipuk.
Hal itulah yang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi, selain berkomitmen meraih predikat sebagai kota Layak Anak. Selain itu, kata Ipuk, perempuan juga dibatasi inovasinya dalam berwirausaha, sehingga hanya fokus mengurus pekerjaan domestik. Padahal, perempuan punya potensi yang besar untuk menggerakkan roda ekonomi pedesaan.
Hal ini selaras dengan komitmen Banyuwangi untuk meraih predikat sebagai kota Layak Anak.
Sebelumnya, Kamis (20/7/2023), Pemkab Banyuwangi menerima kerja sama strategis bersama PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) sebagai prosperity platform untuk pemberdayaan perempuan lewat layanan keuangan inklusif.
Melalui kerja sama ini, kelompok perempuan di Desa Watukebo akan mendapatkan pelatihan keterampilan, pendampingan manajemen di bidang keuangan dan pemasaran, serta mendapatkan akses permodalan.
Aria Widyanto selaku Chief Risk and Sustainability Officer Amartha menjelaskan, perempuan-perempuan di Banyuwangi memiliki optimisme besar dan aktif bahkan di tingkat pedesaan.
“Kami memilih Banyuwangi karena perempuannya bahkan hingga tingkat desa dikenal sangat aktif dan guyub dalam mengembangkan desanya. Kami sudah bekerjasama dengan 17 kecamatan dan ini adalah launching perdana yang nanti akan ditargetkan untuk 350.000 perempuan di Indonesia,” kata Aria.
