Dalam rangka mendorong implementasi strategi ekonomi biru untuk memanfaatkan sumber daya lautan secara berkelanjutan, Pemerintah Indonesia akan segera merilis beleid ekonomi biru. Lalu, seperti apa isi dari beleid terbaru tersebut?
Melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, beleid ekonomi biru akan fokus pada ekologi serta ekonomi untuk pemanfaatan sumber daya laut. Setelah beleid tersebut rilis, pemerintah akan segera uji coba di beberapa wilayah di Indonesia.
“Sekarang sedang dalam penyiapan payung hukum mudah-mudahan bisa segera selesai,” katanya, dilansir Antara, Minggu (11/9).
Wahyu menambahkan bahwa strategi ekonomi biru adalah upaya dukungan pemerintah pada nelayan lokal tradisional. Di dalam beleid ekonomi biru nantinya akan ada 5 strategi.
Pertama, KKP akan memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.
Ketiga, KKP akan menerapkan kegiatan ‘Bulan Cinta Laut’ dalam rangka menjaga pengelolaan sampah laut. Dalam 1 tahun, nantinya ada 1 bulan seluruh nelayan tidak diperbolehkan mengambil ikan. Melainkan, nelayan akan mengambil sampah plastik yang ada di laut. Nah, sampah tersebut akan dibeli oleh pemerintah dengan harga ikan yang biasanya mereka tangkap.
Kebijakan tersebut sejalan dengan PERPRES No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Dalam PERPRES tersebut Presiden memiliki target untuk mengurangi sampah laut sebanyak 70%.
Lalu keempat, ada penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Kelima, neraca sumber daya laut akan dijadikan alat untuk mengukur keseimbangan serta keberlanjutan sumber daya laut.
Wahyu menambahkan, pemerintah juga mendorong kebijakan budi daya dalam rangka mengurangi jumlah tangkapan yang berpengaruh pada kuantitas sumber daya di laut. Hal ini dinilai penting untuk menjaga populasi ikan dan melindungi jenis ikan tertentu.
Nah, salah satu komoditas yang jadi prioritas pemerintah saat ini adalah udang, kepiting, lobster hingga rumput laut. Diketahui, rumput laut bahkan jadi komoditas ekspor ciamik dari Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan! Total produksi rumput laut Indonesia tahun 2020 saja sebanyak 5,01 juta ton basah!
Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki nilai produksi rumput laut hingga Rp22,8 triliun pada tahun 2020, terdiri dari Rp22,3 triliun untuk rumput laut di laut dan Rp541,5 miliar rumput laut di tambak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi rumput laut Indonesia tersebar di 23 provinsi dengan urutan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan tertinggi Sulawesi Selatan.
BPS bahkan mencatat kalau rumput laut dari Indonesia punya peran besar di pasar rumput laut dunia. Berdasarkan data International Trade Center, tahun 2018, ekspor rumput laut Indonesia dalam bentuk mentah menduduki posisi tertinggi di dunia dengan jumlah 205,76 ribu ton.
Wah, bangga banget, dong, sebagai warga Indonesia! Lautan kita sukses berkontribusi bagi ekonomi negara. Apalagi dengan diterbitkannya beleid ekonomi biru, semoga bisa memberikan pengaruh yang lebih baik lagi, ya, Sobat!
