Presiden Jokowi resmi menambah 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Selama ini PSN diketahui sebagai proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
PSN sendiri bisa meliputi pembangunan di berbagai sektor. Dari mulai sektor pembangunan jalan dan jembatan, sektor kereta api, sektor pelabuhan, sektor bandar udara, sektor bendungan, sektor perumahan, sektor air bersih, sektor energi, sektor teknologi, sektor pendidikan hingga sektor kawasan industri.
Inilah rincian daftar 13 proyek strategi nasional (PSN) yang baru serta lokasinya:
- Palapa Ring Integrasi
- Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat
- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II di DKI Jakarta dan Jawa Barat
- Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu di DKI Jakarta
- Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur
- Pembangunan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tenggara
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Tenggara
- Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh di Aceh
- PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau
- Integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo
- Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi di Sulawesi Tengah
- Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomalaa di Sulawesi Tenggara
- Smelter Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara
Penetapan 13 PSN baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.9/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Dengan masuknya 13 proyek tersebut ke daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan. Karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati, percepatan waktu penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik.
Dari Mana Dana untuk 13 PSN Baru?
Selama ini, meskipun PSN ditetapkan melalui Peraturan Presiden, namun pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
Sejak tahun 2016, PSN menyerap pendanaan dari beberapa sumber biaya. Termasuk dari pemerintah lewat APBN dan juga pendanaaan dari swasta.
Dalam penambahan 13 PSN baru, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa penambahan 13 proyek PSN baru dan pemangkasan beberapa proyek tidak sepenuhnya terkait dengan APBN.
“PSN itu kan selalu ada evaluasinya, ada kriterianya, mana yang prioritas bisa diselesaikan tahun 2024, kan gitu, setiap saat kan dievaluasi. Oh tidak, kan pembiayaannya tidak hanya dari APBN,” ujarnya ketika ditemui di kompleks Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8/2022).
Lebih lanjut juga, dia mengatakan setiap proyek PSN sudah memiliki porsi dan sumber pembiayaan masing-masing.
Kira-kira kapan jadinya ya 13 PSN baru ini, Sobat?
